Ini Dia Solusi Pencegahan Korupsi dari Dewan Pakar FSKN

Ini Dia Solusi Pencegahan Korupsi dari Dewan Pakar FSKN
Dewan Pakar FSKN Prof Dr Aminuddin Salle (berdiri) tengah memaparkan perlunya nilai-nilai kearifan lokal untuk efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

MAKASSAR-FSKN: Korupsi seakan tiada habis-habisnya meski negara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan enam institusi lain dengan anggaran besar. Dewan Pakar Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) yang juga Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof Dr Aminuddin Salle memiliki solusi: Hidupkan kembali kearifan lokal dalam proses hukum.

Solusi tersebut dipaparkan Prof Dr Aminuddin Salle saat Focus Discussion Group (FGD) bertema ‘Eksistensi Kearifan Lokal dalam Putusan Pengadilan dan Hukum Nasional” di Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu (18 Oktober 2017). Kegiatan FGD dipancarkan ke seluruh Indonesia melalui video conference. Sejumlah Perguruan Tinggi (PT) ternama terlibat aktif dalam diskusi antara lain UNS, UNTAD, Syiah Kuala dan Universitas Palangkaraya.

Menurut Dewan Pakar FSKN ini, pokok permasalahan korupsi di Indonesia adalah hilangnya budaya malu (siri). Berulangkali, para tersangka korupsi yang digelandang ke KPK terlihat tetap santai bahagia, tanpa penyesalan.

“Itu menunjukkan sudah tidak adanya rasa malu atau kesadaran diri terhadap kesalahan yang merugikan banyak orang,” tandasnya.

Hilangnya budaya malu, tidak lain karena tercerabutnya kearifan lokal dari jati diri bangsa. Padahal pada masa lampau, budaya malu adalah nilai-nilai yang ditanamkan kuat-kuat, yang merupakan perwujudan kearifan lokal.

Tanpa adanya rasa malu, para tersangka korupsi menggunakan berbagai cara dan celah untuk meloloskan diri dari jeratan hukum pidana. Celah yang terbuka lebar inilah yang menyebabkan korupsi menjamur di bumi Indonesia.

Prof Dr Aminuddin Salle menunjukkan data-data betapa menjamurnya korupsi di Indonesia. “Terdapat 363 Bupati/Walikota dan 18 orang Gubernur yang terlibat dalam kejahatan korupsi,” tegasnya.
Padahal di Belanda, korupsi sangat jarang terjadi. Penyebabnya mereka mempelajari kearifan lokalnya, yaitu budaya malu yang juga dimiliki bangsa ini.

“Kalau keadaan negeri ini tidak ditanggulangi secara cermat maka akan menjadi persoalan besar bagi bangsa ini ke depan,” kata Prof Dr Aminuddin Salle.

Pakar hukum Universitas Hasanuddin tersebut menilai hukup positif tanpa didukung nilai-nilai kearifan lolak, terbukti tidak ampuh menjadi solusi. Padahal negara telah membentuk 7 institusi untuk penanganan dan pencegahan korupsi yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, inspektorat, BPKP, BPK, dan KPK.

Kahadiran tujuh institusi penegak hukum itu terlalu menitikberatkan tugasnya pada penanggulangan kejahatan pada muaranya, dibandingkan pencegahan pada hulunya. “Sebagai solusi, saya menawarkan alternatif penanggulanan pelanggaran dan kejahatan melalui penerapan Kearifan Lokal dengan memasyarakatkan kembali untuk diamalkan masyarakat,” tandasnya.

Dewan Pakar FSKN menyayangkan Kearifan Lokal masih ditempatkan sebagai asesori upacara dan ritual. Sementara pemahaman nilai-nilainya masih diabaikan. “Dalam kearifan lokal, orang Bugis Makassar seyogyanya memiliki Empat Persegi Sama Sisi yaitu Jujur, Berani, Cerdas, dan Kaya,” ungkapnya.

FGD juga menampilan pakar hukum Prof Dr Sulityowati Irianto. Seperti dikutip dari www.antaranews.com, Guru Hukum Universitas Indonesia ini melihat hukum adat adalah bagian dari kebudayaan, hukum adat itu bisa saja tidak hilang, tapi berubah dalam bentuk yang baru ataupun modern. Berkaitan dengan hal itu, dia mengatakan, Perguruan Tinggi membutuhkan reformasi dalam bidang pendidikan termasuk pendidikan hukum. Namun hukum adat tetap tak bisa terlepas dari kebudayaan yang seharusnya ditegakkan di Indonesia.

Pernyataan senada disampaikan Prof Dr Laksanto Utomo. Kearifan lokal yang banyak termuat dalam hukum adat, kini sering terabaikan dalam mengambil keputusan hukum di pengadilan.

“Kearifan lokal yang merupakan unsur dari hukum adat selama ini dianggap tidak ada, padahal ada, karena sudah lebih dahulu ada daripada hukum nasional,” kata Laksanto.

“Kehadiran kami di sini untuk mendorong eksistensi kearifan lokal dan legalitas hukum adat,” katanya sembari mengimbuhkan, dari hasil FGD ini diharapkan melahirkan rekomendasi yang akan dibawa ke Mendagri dan Mahkamah Agung.(MM)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan